google-site-verification: googlef31a8ea72d59446b.html

Alat Bukti Sumpah Dalam Persidangan Perdata

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Seperti yang diketahui secara umum, setiap penyelesaian suatu perkara dalam persidangan dibutuhkan bukti baik bukti tertulis maupun bukti kesaksian dari orang yang mengalami. Dalam uraian berikut ini akan dijelaskan mengenai bukti sumpah yang juga merupakan salah satu bukti yang diakui dalam persidangan perdata.

Pengaturan mengenai alat bukti telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1865 yang mengatur mengenai pembuktian. Menurut UU ini alat bukti dapat terdiri dari beberapa hal yaitu :

 

a.    Surat/Tulisan.

b.    Saksi-saksi.

c.    Persangkaan.

d.    Pengakuan.

e.    Sumpah.

 

Sedikit lebih jauh mengenai bukti sumpah dijelaskan lagi dalam Pasal 1929, dibagi menjadi 3 jenis yaitu, sumpah decisoir atau sumpah pemutus, sumpah suppletoir atau sumpah tambahan dan sumpah aestimatoire atau sumpah penaksir.

 

Untuk dapat dipahami, yang dimaksud dengan Sumpah Pemutus atau Decisoir, yaitu sumpah yang oleh salah satu pihak/penggugat atau tergugat memerintahkan kepada pihak yang lain untuk menetapkan pemutusan perkara melalui pengucapan sumpah. Pihak yang memerintahkan tersebut disebut deferent sedangkan pihak yang mengucap sumpah disebut gedefereerde. Akan tetapi sumpah tersebut wajib memenuhi syarat formal agar sah sebagai alat bukti, yakni tidak terdapat bukti apapun yang dibawa kedalam persidangan.

 

Selanjutnya ialah Sumpah tambahan atau Suppletoir, yang dilakukan karena alat bukti yang ada tidak mencukupi sehingga hakim memerintahkan dilakukan sumpah tambahan.

Terakhir ialah Sumpah penaksir atau Aestimatoire. Sumpah jenis ini dilakukan apabila dalam persidangan penggugat tidak mampu membuktikan berapa jumlah ganti rugi yang sebenarnya atau berapa nilai harga barang yang dituntutnya. Sebaliknya juga tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya atas ganti rugi atau harga barang yang sebenarnya. Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 155 ayat (1) HIR. (mr.f) 

 
 
  • Office : Jl. Mampang Prapatan XVIII No. C/3
  • Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760 Indonesia
  • Email : info@jdcalawfirm.com
  • Phone : 021 2237 9221
  • Website : www.jdcalawfirm.com

My Menu

HOMELOGIN

NEWSKARIR

TEAM LAWYER

HUBUNGI KAMI

Visitor & Chat Online :

hit counters

 

Lokasi Kami

Search