google-site-verification: googlef31a8ea72d59446b.html

Meningkatkan Hak Milik Atas Tanah 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tanah pada dasarnya dimiliki oleh masyarakat, adat atau negara, yang hak kepemilikannya dapat dikonversi atau dialihkan haknya menjadi hak milik melalui kantor pertanahan. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Sehingga dalam uraian kali ini Tips hukum akan menjelaskan secara singkat cara untuk meningkatkan hak atas tanah tersebut.

Telah diketahui jika Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria telah menetapkan setiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

 

Menurut ketentuan cara untuk mengurus sertifikat tanah dapat melalui syarat sebagai berikut :

1.       Mengurus surat di Kantor Kelurahan atau Kantor Desa, seperti surat keterangan tidak sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Penguasaan Tanah.

2.       Menyerahkan kelengkapan surat tersebut dengan melengkapi permohonan berkas dan melampirkan dokumen asli girik atau fotokopi letter C, asli ketiga surat-surat dari kelurahan sebelumnya,  bukti-bukti peralihan (jika ada), fotokopi KTP dan KK,  fotokopi SPPT PBB, Surat pernyataan sudah memasang tanda batas.

Setelah berkas permohonan lengkap, petugas Pertanahan akan melakukan pengukuran ke lokasi yang disertai surat tugas dari kepala kantor pertanahan untuk selanjutnya diterbitkan surat ukur yang berisi hasil pengukuran lokasi yang telah dicetak dan dipetakan di BPN dan disahkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

Dengan selesainya pengukuran tersebut maka akan diterbitkan SK (Surat Keputusan) Kepala Kantor Pertanahan tentang pemberian hak atas tanah atau SK Hak. SK Hak ini akan menjalani proses sertifikasi pada bagian Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI) dengan cara membayar BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah berdasarkan  NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan juga luas tanah. Dengan demikian selesailah proses pembuatan sertifikat tanah tersebut. (Mr.f)

 

 

 
 
  • Office : Jl. Mampang Prapatan XVIII No. C/3
  • Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760 Indonesia
  • Email : info@jdcalawfirm.com
  • Phone : 021 2237 9221
  • Website : www.jdcalawfirm.com

My Menu

HOMELOGIN

NEWSKARIR

TEAM LAWYER

HUBUNGI KAMI

Visitor & Chat Online :

hit counters

 

Lokasi Kami

Search